Penandatangan Uang Kertas di Berbagai Negara

Para pejabat yang berhak menandatangani uang kertas di setiap negara tentu saja berbeda tergantung dari undang-undang negara yang bersangkutan. Pada kebanyakan negara, uang kertas ditandatangani oleh pejabat Bank Sentral di negara masing-masing. Menariknya, penyebutan nama jabatan juga berbeda-beda, seperti Presiden, Gubernur/Governor, Direktur, Cashier, Secretary, Chairman, Administratur, dsb.

Di samping itu ada pula negara yang pendatangan uangnya bukan pejabat Bank Sentral, misalnya menteri keuangan, kepala negara, dan sultan atau gabungan antara pejabat bank dengan penguasa.

• Dollar AS: Treasurer of the US (Bendahara Negara) dan Secretary of the Treasury (semacam menteri keuangan)
• Dollar Kanada: Gubernur dan Deputi Gubernur
• Poundsterling Inggris: Chief Cashier
• Dollar Australia: Gubernur dan Secretary to the Treasury (Menteri Keuangan)
• Dollar Singapura: Menteri Keuangan
• Ringgit Malaysia: Gabenor (Gubernur)
• Peso Filipina: Presiden Filipina dan gubernur bank
• Ringgit Brunei: Sultan yang berkuasa

Bagaimana di Indonesia? Pada awal kemerdekaan RI uang-uang ORI ditandatangani oleh Menteri Keuangan Mr. A.A. Maramis sampai dengan uang RI pecahan Rp 1 dan Rp 2,50 tahun 1946. Mulai 1952, uang pertama yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, ditandatangani oleh Gubernur BI dan Direktur BI. Selanjutnya uang kertas RI ditandatangani oleh Gubernur dan Direktur UPU (Urusan Pengedaran Uang). Namun pada penerbitan uang kertas emisi 1992, selain Gubernur BI, uang-uang tersebut ditandatangani oleh ketujuh Direktur BI secara berganti-gantian untuk setiap nilai pecahan yang dikeluarkan (mulai pecahan Rp 100 sampai dengan Rp 50.000).

Sedangkan pada uang-uang daerah yang diterbitkan pada masa perang kemerdekaan 1947-1949, penandatangannya adalah para pejabat lokal dari daerah bersangkutan dan sangat bervariasi, mulai dari Gubernur (Kepala Daerah), Gubernur Militer, Residen, Bupati, Pemegang Kas Kabupaten, Komisi Keuangan, Wedana, dsb. Camat pun boleh menandatangani uang. Soalnya adalah situasi saat itu dalam keadaan darurat. Jangan heran kalau Anda melihat dalam satu mata uang ada yang ditandatangi oleh empat sampai lima orang.

(Sumber: Berita PPKMU, Juni 1993)

Misteri Uang Seri Diponegoro (1975) dan Kartini (1985)

Pada 1986 ketika mengadakan arisan di Erasmus Huis, salah seorang anggota PPKMU memperlihatkan uang kertas pecahan Rp 10.000 dan Rp 5.000, keduanya bergambar utama P. Diponegoro. Penandatangannya adalah Gubernur BI Radius Prawiro dan Direktur Suksmono B. Mertokusumo. Padahal, uang emisi 1975 yang beredar ketika itu adalah pecahan Rp 10.000 bergambar utama relief Borobudur, Rp 5.000 bergambar nelayan penjala ikan, Rp 1.000 bergambar P. Diponegoro, serta Rp 500 bergambar wanita dan anggrek. Penandatangan uang adalah Gubernur BI Rachmat Saleh dan Direktur Suksmono B. Mertokusumo.

Beberapa waktu kemudian beredar di kalangan kolektor Jakarta dan Bandung foto-foto uang bergambar P. Diponegoro tersebut dengan pecahan Rp 10.000, Rp 5.000, dan Rp 500. Kejadian tersebut menjadi teka-teki bagi kolektor kita, mengapa uang seri P. Diponegoro tersebut tidak jadi diedarkan.

Pada suatu kesempatan, penulis bertemu dengan Dirut Perum Peruri dan menanyakan hal tersebut. Menurut beliau, uang seri P. Diponegoro yang terdiri atas 4 jenis pecahan (Rp 10.000, Rp 5.000, Rp 1.000, dan Rp 500) sebenarnya akan diedarkan untuk mengganti uang seri Sudirman (emisi 1968). Namun kemudian terbit ketentuan dari pemerintah yang pada intinya menyatakan bahwa setiap uang yang akan diedarkan haruslah masing-masing menggambarkan tema tersendiri yang berhubungan dengan kekayaan atau kelebihan yang khas dari bangsa Indonesia, seperti pahlawan nasional, kebudayaan, flora, fauna, dsb.

Dengan demikian uang yang sudah disiapkan tersebut tidak jadi beredar dan dimusnahkan kembali untuk selanjutnya diganti dengan tema kebudayaan (Rp 10.000), kehidupan rakyat (Rp 5.000), dan flora (Rp 500), sedangkan pecahan Rp 1.000 bergambar P. Diponegoro tetap diedarkan sebagai tema pahlawan nasional. Kebetulan pada saat itu terjadi pergantian kabinet RI dimana Gubernur BI Radius Prawiro diganti oleh Rachmat Saleh.

Pada pergantian uang tersebut seolah-olah ada kesan terburu-buru. Soalnya kalau diamati, pada pecahan Rp 5.000 yang menggambarkan nelayan penjala ikan, tidak seekor ikan pun tergambar di situ. Sementara itu pecahan Rp 10.000 yang bergambar relief Borobudur, relatif singkat sekali masa edarnya. Konon penyebabnya adalah gambar belakangnya berupa makara atau wajah raksasa yang matanya melotot menakutkan.

Sampai saat ini uang-uang kertas yang diterbitkan pemerintah RI tema gambarnya berbeda-beda. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita, misalnya, mengenal seri binatang (1957), seri flora/fauna (1959), seri pekerjaan tangan (1958-1964), seri Soekarno (1960-1961), dan seri Sudirman (1968).

Selanjutnya seorang anggota PPKMU juga memperlihatlkan lembaran uang Rp 10.000 (Kartini, 1985) dengan ukuran yang lebih kecil dari ukuran aslinya. Uang mini tersebut berukuran 13 cm x 7 cm, sedangkan uang asli berukuran 16,9 cm x 8 cm.

Adapun ciri-ciri yang terdapat pada uang mini tersebut sama persis seperti uang asli. Pada uang mini tersebut terdapat cap “asli” yang konon dicap dan diparaf oleh pihak BI. Banyak rekan kolektor juga melihat uang mini tersebut. Suatu pertanyaan besar bagi kita, mungkinkah hal tersebut dapat terjadi? Apakah kejadian itu adalah sesuatu yang disengaja atau tidak atau bahkan hasil rekayasa teknologi canggih?

(Sumber: Kornel Karwenda, Berita PPKMU, Oktober 1992)

Mengenang Uang Plastik Rp 50.000

Dalam rangka memperingati 25 tahun pembangunan Indonesia, pada 1 Maret 1993 pemerintah RI menerbitkan uang kertas pecahan Rp 50.000 dalam dua versi, yaitu uang plastik dan uang kertas biasa dengan desain yang relatif sama.

Uang Plastik

• Ukuran: 152 mm x 76 mm
  
• Bahan: plastik (polymer substrate)
  
• Sebagai salah satu pengaman terdapat potret Presiden Soeharto dalam teknik cetak Optically Variable Device dua sisi dengan bingkai transparan. Teknik ini lazim disebut hologram.
  
• Penanda tangan: Gubernur BI (Adrianus Mooy) dan Direktur BI (Hasudungan Tampubolon).
  
• Ada tulisan: Penerbitan Khusus
  

Uang Kertas

• Ukuran: 152 mm x 76 mm.
  
• Bahan: kertas uang
  
• Sebagai pengaman terdapat benang pengaman dan water mark bergambar WR Supratman.
  
• Penanda tangan: Gubernur BI (Adrianus Mooy) dan Direktur BI (T. Sjakur Machmud)
  

Dengan demikian semua Direktur BI (7 orang) sudah menandatangani uang.

Uang plastik tersebut merupakan uang plastik pertama yang diterbitkan oleh pemerintah RI, dicetak dalam jumlah 5 juta lembar dan dijual secara resmi dengan harga Rp 100.000 per lembar. Jadi jelas uang plastik ini merupakan uang peringatan (commemorative banknote).

Sebenarnya negara-negara lain sudah terlebih dulu menerbitkan uang plastik seperti itu, di antaranya Australia, Singapura, Samoa, dan Vanuatu.

Keuntungan dari uang plastik tersbut antara lain adalah lebih tahan lama, tidak mudah lusuh, dan sukar untuk dipalsukan. Kerugiannya mungkin untuk sementara biaya pembuatannya cukup mahal. 

(Sumber: Berita PPKMU, April 1993) 

Uang Bernomor Istimewa dan Uang Kurang Sempurna

Koleksi pribadi

Berbeda dengan prangko, mata uang tidak diterbitkan setiap tahun. Karena itu para kolektor merasa kesulitan untuk menambah perbendaharaan koleksi mereka. Mau tidak mau mereka harus mencari koleksi yang lebih lama. Namun harganya kadang sulit terjangkau kantong.

Untuk itu kemudian para kolektor mencari kiat. Di AS yang dunia numismatiknya sudah lebih maju daripada di sini, para kolektor sering kali memburu uang-uang kertas yang mempunyai angka menarik, misalnya deretan angka yang berurutan, deretan angka yang sama, dan deretan angka awal.

Teknik itu kemudian ditiru oleh numismatis Indonesia. Maka dimulailah perburuan. Caranya adalah dengan menukar uang baru dalam bentuk gepokan kepada pihak bank. Siapa tahu ada angka yang menarik, bukan?

Teorinya memang begitu, namun dalam prakteknya kita sulit mendapatkan koleksi yang bernomor istimewa. Bisa jadi pihak bank sudah mengetahui hal ini sehingga menyimpannya dan sedapat mungkin menjualnya dengan harga lebih tinggi.

Saya juga dulu gemar menukar uang di bank. Kebetulan kantor saya bersebelahan dengan bank. Bertahun-tahun melakukan upaya, hanya beberapa kali menemukan nomor yang menarik.

Kalau Anda melihat nomor istimewa 000001, itu bukan didapat dari bank. Saya membelinya dalam acara lelang tahun 1993 seharga Rp 10.000. Bayangkan uang bernominal Rp 100 dijual 100 kali lipatnya. Ya, buat iseng-iseng saja.

Untungnya, upaya menukar di bank tidak bernasib jelek-jelek amat. Saya mendapatkan nomor yang berurutan ke atas, yakni 234567. Ya lumayan, untuk memperoleh variasi koleksi. Saya juga mendapatkan nomor 117711. Saya pikir ini nomor istimewa juga karena dibaca dari depan dan belakang, hasilnya tetap sama.

Belakangan hari lagi saya memperoleh nomor 300000 dari nominal Rp 1000 emisi 1992. Setelah itu selama bertahun-tahun tidak pernah mendapatkan lagi nomor istimewa. Hanya bulan Oktober 2008 lalu, saya mendapatkan uang yang tidak sempurna pemotongannya. Silakan lihat di gambar.

Nah, untuk numismatis pemula, perlu diperhatikan bahwa uang cacad, seperti salah potong, tinta amburadul, hanya tercetak pada satu muka, dsb bukanlah tidak berarti. Buat orang awam yang tidak mengerti, memang tidak ada artinya. Tapi buat numismatis, ya untuk memperkaya wawasan.

Seperti uang Rp 5000 yang cacad itu, saya peroleh dari pembantu saya. Dia merencanakan ingin membelanjakan uang itu dengan cara melipat-lipatnya. Jelas, untuk menutupi kecacadan uang itu. Mana mau sih pedagang menerima uang tidak sempurna?

Terus terang, sejak dulu saya pernah menerima beberapa uang yang tidak layak. Entah disengaja atau tidak disengaja oleh si pedagang. Misalnya koin Diponegoro (mirip dengan koin Rp 25), koin Hongkong (mirip koin Rp 100), dsb. Koin-koin tersebut sampai sekarang masih ada dan menjadi bagian dari koleksi saya.

Nah, sudah dulu ceritanya. Silakan berkoleksi.