Mengenal "Uang" Kertas Probolinggo

Oleh: Djulianto Susantio

Kertas Probolinggo dikeluarkan pada 1810, pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels (1808-1811). Ketika itu keadaan keuangan negara di Hindia Belanda mengalami defisit berat karena pengeluaran jauh lebih besar daripada pemasukan.

Pengeluaran terbesar adalah untuk perbaikan kesejahteraan pegawai dan tentara, memperkuat benteng-benteng pertahanan, biaya peperangan dengan raja-raja di tanah Jawa, dan pembuatan jalan raya baru antara Anyer hingga Panarukan. Di pihak lain, hasil bumi yang melimpah tidak dapat dijual ke luar negeri karena blokade tentara Inggris.

Daendels yang memerintah dengan tangan besi pusing memikirkan keadaan keuangan pemerintahannya. Suatu saat dia menemukan gagasan untuk menjual tanah-tanah pemerintah kepada pihak swasta (partikelir). Sebagai perjanjian, pemilik tanah akan mendapat kekuasaan mutlak atas tanah yang dimilikinya, misalnya boleh menarik pajak seenaknya, mempekerjakan orang secara rodi, dsb. Bahkan polisi pemerintahan tidak boleh ikut campur atas perbuatan tersebut karena mereka boleh memiliki polisi sendiri.

Beberapa daerah yang dijual ke pihak swasta itu antara lain tanah Probolinggo, Panarukan, Besuki, dll. Tanah Probolinggo yang terluas itu dijual kepada seorang konglomerat bernama Han Ti Ko dengan harga 1 juta Rijksdaalder atau dikenal juga 1 juta Ringgit. Suatu jumlah yang besar sekali waktu itu, namun pembayarannya boleh dicicil.

Karena pemerintah memerlukan uang dengan segera, maka diterbitkanlah surat berharga dengan jaminan uang perak senilai tanah Probolinggo tersebut untuk jangka waktu 10 tahun. Surat berharga inilah yang disebut Kertas Probolinggo dan diterbitkan dalam beberapa nilai nominal, yaitu 100, 200, 300, 400, 500, dan 1000 Rijksdaalder. Surat berharga tersebut dicetak dalam bahasa Belanda dan Arab Melayu, ditandatangani langsung oleh para pejabat yang berwenang dan dibubuhi cap "LN" (Lodewijk Napoleon) bertahun 1810. Waktu itu kerajaan Belanda berada di bawah kekuasaaan kekaisaran Perancis pimpinan Napoleon.

Penerbitan "uang" kertas tersebut akhirnya kurang terkontrol. Nilainya makin lama makin merosot sehingga masyarakat enggan memilikinya. Sekarang kertas Probolinggo sudah nyaris punah dan hanya tersisa beberapa lembar. Sebagian besar dimiliki kolektor luar negeri.

Sekitar tahun 1990 satu set uang kertas Probolinggo berhasil diboyong kembali ke tanah air oleh seorang kolektor Indonesia melalui pembelian tidak resmi (non-lelang) seharga 40.000 dollar atau setara dengan Rp 80 juta kurs waktu itu. Ini merupakan salah satu materi numismatik Indonesia termahal.

Dikabarkan, pemilik semula adalah seorang kolektor muda mancanegara. Kita harapkan para numismatis Indonesia mampu memboyong kembali benda-benda numismatik lainnya yang masih bertebaran di banyak negara. Seharusnya harga bukanlah tujuan akhir, tetapi kepuasan memiliki dan kemungkinan bisa ikut dilihat orang banyak adalah sasaran utama seorang numismatis sejati.

(Sumber: Berita PPKMU, No. 1/1991 dan No. 5/1993)